KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 telah mendapat persetujuan DPRD Kendari yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda.
Sebelumnya DPRD Kendari yang terdiri dari tujuh fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksinya. Shahabuddin dari Fraksi Golkar, mengatakan, pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan ekonomi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian secara mikro dan makro untuk mengatasi kemiskinan dan pengendalian inflasi.
“Diharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dapat melaksanakan dan merealisasikan percepatan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan APBD sebelum tahun anggaran 2022 berakhir, karena bila melihat realisasi belanja daerah pada semester pertama baru mencapai 40% dari target belanja daerah yang ditetapkan,” ungkapnya, pada sidang Paripurna di Gedung DPRD Kendari, Rabu (14/9/2022).
PDIP melalui wakilnya La Ode Lawama, menekankan, apa yang telah diprogramkan dan ditetapkan dalam perubahan APBD ini dapat berjalan dengan maksimal sesuai harapan. Dimana dalam proses penetapan perubahan APBD ini memenuhi unsur-unsur yuridis.
Amiruddin dari Fraksi Gerindra, menuturkan, perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tetap mengacu pada nota kesepakatan sesuai kebijakan umum dan plafon anggaran sementara, di mana dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tetap ditunjukkan pada proses penanganan masalah pembangunan yang dianggap strategi dan mengarah kepada skala prioritas bagi pembangunan daerah serta menjalankan amanat peraturan perundang-undangan.
“Kita mengharapkan pemerintah memantapkan kebijakan penggunaan anggaran sehingga APBD perubahan ini dapat optimal, dan realisasi kegiatan pelanggaran 2022 terfokus pada pemulihan ekonomi masyarakat,” jelas dia.
Sementara itu Saifullah Usman dari Fraksi PAN, sebagai mitra baik dewan maupun pemerintah sebagai penyelenggara harus saling mengisi dan mendukung sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang lebih sejahtera dan makmur. Ia pun berharap apa yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat diselesaikan sesuai target.
Hal senada diungkapkan Fadli Bafadal dari Fraksi Nasdem dan Rahman Tawulo dari Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI).
Begitupun Fitrianti Rifai dari PKS. Dia mengungkapkan, dalam APBD Tahun Anggaran 2022, fraksi PKS terus mendorong agar SKPD dapat menyusun dan mengkompilasi data potensi pendapatan daerah secara lengkap dan diakses setiap tahunnya, dengan kata lain mengupdate data.
“Hal itu sangat penting dalam rangka mengukur efektivitas dan produktivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasa yg akan datang,” katanya.
Wali Kota Kendari, Sulkarnain yang ditemui usai rapat, mengatakan, fokus dari APBD Perubahan 2022 ini ialah pihaknya merespon situasi terkini yakni situasi ekonomi yang tidak pasti.
“Itulah yang kita antisipasi, kita juga mengupayakan optimalisasi pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 yang belum berakhir, inilah yang kita sesuaikan,” pungkasnya.
Reporter : Nurul
Editor : Wahyu
