KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang telah dibacakan Wali Kota Kendari mendapat tanggapan dari fraksi – fraksi DPRD Kendari.
Sahabuddin mewakili fraksi Golkar mengatakan, dalam laporan APBD 2021 atas laporan pelaksanaan pembayaran belanja modal dan utang daerah belum dapat terealisasi. Pihaknya ingin menanyakan, apakah dari beberapa sektor kewajiban pembayaran daerah kepada pihak ketiga yang tidak terbayarkan disebabkan oleh adanya kebijakan pusat pada pemerintah daerah akibat pandemi Covid – 19 serta kewajiban Pemerintah Provinsi Sultra kepada Pemerintah Kota Kendari tidak terealisasi hingga berdampak kurangnya penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2021.
Selain itu sambungnya, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2021 belanja modal untuk jalan, irigasi, instalasi terealisasi sebesar 42,23 %, belanja bangunan dan gedung terealisasi 60,45 %, serta beberapa dana kegiatan lainnya tidak terealisasi Rp75 miliar sebagai utang retensi kegiatan konstruksi serta pembayaran pada pihak ketiga belum mencapai 100 %. Apakah pada APBD 2022 dapat dibayarkan.
“Lalu pengelolaan PD Pasar dan PDAM pun hingga kini belum menunjukkan peningkatan,” ungkapnya, Jumat (1/7/2022)
Dari Fraksi PAN mengharapkan perlunya peningkatan kreativitas dan inovasi program dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari. Tidak sampai disitu, terkait sampah perlu ditingkatkan kinerja dan pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif.
Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia DKI sendiri menyetujui dan menerima laporan pelaksanaan APBD 2021. Begitupun dengan Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara Fraksi PKS, menyatakan, terkait nilai aset Pemkot Kendari yang mengalami peningkatan 6,5 % atau sebesar Rp350 miliar, PKS mengapresiasi atas hal tersebut. Diharapkan pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Dari Fraksi Nasdem, menyatakan, total realisasi pendapatan daerah 2021 yang mencapai Rp1, 391 triliun dari target Rp1,576 triliun atau hanya mencapai 88,27 %. Dilihat masih kurang 11, 83 % yang belum dicapai, tentu masih perlu dipacu dan kerja lebih keras lagi.
Begitupun dengan pembiayaan netto yakni Rp179 miliar dari target Rp 463 miliar atau yang terealisasi 38,79 %. Angka tersebut masih sangat jauh dari target yakni sekitar 61,21 %.
Adapun dari Fraksi Gerindra, berharap APBD yang disusun hendaknya berpedoman kepada angka realisasi tahun sebelumnya. Terhadap penerimaan PAD khususnya pajak dan retribusi yang dikelola oleh masing – masing OPD agar mendapat pengawasan.
Fraksi Gerindra melihat masih lemahnya sumber daya perencanaan pada beberapa kegiatan. Dimana bersifat tambal sulam atau Copy – Paste (Copas) dari rutinitas sebelumnya, sehingga terkesan menghabiskan anggaran secepat – cepatnya bukan meningkatkan kualitas.
“Kita pun meminta pengawasan terhadap PDAM yang dari tahun ke tahun tidak memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. SElain itu Rumah Sakit Tipe D yang berlokasi di Puwatu belum terealisasi,” pungkas Ketua Gerindra, Simon Mantong.
Reporter : Nurul
Editor : Rasman
