KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala, meminta seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menghentikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari.
Ridwansyah mengatakan, Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dimana Masyarakat yang serba kekurangan tergoda dengan iming-iming pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.
Selain itu juga lanjut mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Kendari ini, kasus TPPO di Kota Kendari harus terus ditekan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan peran aktif pemerintah ditingkat kelurahan dan kecamatan se kota kendari
“Pencegahan selalu menjadi prioritas utama. Kami ingin meminimalisir jumlah korban TPPO. Maka dari itu, kami senantiasa melakukan pengawasan ditingkat kelurahan hingga kecamatan,” tegas Saiful Mustofa.
Dituturkannya, perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kunci utama dalam pencegahannya adalah dengan memahami dan menghormati HAM. Jadi menjadi tanggung jawab bersama untuk bagaimana melawan praktek TPPO ini.
Selain itu tambahnya, kegiatan sosialisasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan Kota Kendari yang ramah perempuan dan anak. Diharapkan dengan sinergi dari semua pihak, kasus kekerasan dan TPPO dapat diminimalisir dan hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim menuturkan, saat ini Pemerintah Kota Kendari hendaknya bisa menyusun progranm yang jelas dalam melakukan perlindungan terhadap perempaun dan anak.
Maka dari itu lanjutnya, sosialisasi ke masyarakat akan hal tersebut mesti terus ditingkatkan oleh pemerintah Kota Kendari. Sehingga masyarakat benar-benar paham bagaiamana memerangi praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Saat ini pemerintah kota kendari tengah gencar mempersiapkan penilaian penghargaan kota layak anak. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan peran-peran aktif dari seluruh pihak agar program ini bisa berjalan dengan baik,”tuturnya.
Adapun kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Haslita menyatakan, saat ini pihaknya terus menyempurnakan seluruh klaster yang dinilai masih kurang dalam rangka persiapan penilaian kota layak anak.
salah stau klaster yang menjadi perhatian lanjutnya, pada sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan pemerintahan yang bisa menyiapkan fasilitas ramah anak. Dengan begitu, akan lebih memudahkan dalam rangka persiapan menuju kota layak anak.
“Kami tentunya menginginkan bagaimana persiapan kota layak anak ini bisa benar-benar matang. sehingga target kita untuk meraih predikat kota layak anak utama bisa kita realisaiskan tahun 2025 mendatang,”tukasnya.
Sejauh ini tukasnya, untuk persiapan menuju kota layak anak ini pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan seluruh stakeholder terkait yang berhubungan dengan peersiapan penilaian kota layak anak. (adv)
