KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan lomba mural tingkat provinsi Sultra, untuk memperingati 20 tahun berdirinya Partai Demokrat.
Ketua DPD Partai Demokrat Muh. Endang menyampaikan, lomba mural tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap teguran Presiden Jokowi kepada Kapolri atas penghapusan mural diberbagai wilayah di Indonesia. Dan juga untuk hari peringatan 20 tahun Partai Demokrat.
“Sementara lomba mural tersebut akan dilaksanakan dengan sejumlah persyaratan yang ketat. Salah satunya tidak boleh berisikan fitnah, hoaks, ujaran kebencian. Serta mempunyai nilai seni dan estetika. Dan tentu saja dapat berisi kritik sosial yang bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Endang melalui rilisnya, Jumat (17/9/2021).
Ketua DPD Partai Demokrat itu juga memuji dan mengapresiasi perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri untuk tidak terlalu reaktif terhadap Mural maupun berbagai bentuk kritik kepada Pemerintah. Saya kira itu menunjukkan komitmen dan keberpihakkan Presiden Jokowi kepada demokrasi dan keterbukaan, yang merupakan amanat reformasi 1998.
“Kita memang kita harus jujur bahwa, situasi saat ini di masyarakat kita terdapat rasa takut untuk menyampaikan pendapat apa lagi kritik, karena takut bermasaalah dengan hukum. Fakta-fakta tentang banyaknya warga yang berurusan dengan hukum karena menyampaikan pendapat dan kritiknya mengkonfirmasi hal itu. Kemudian ditambah juga dengan fakta menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia,” tegasnya.
Menurut data yang dimiliki DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data The Economist Intelligenci Unit (EIU) Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 di bawah Presiden Jokowi terendah dalam 14 tahun. Di tahun 2020 Indonesia meraih skor 6, 3 turun dari skor sebelumnya 6,48. Indeks Demokrasi Indonesia berada di bawah Malaysia, Timor Leste dan Filipina.
Ia berharap dengan lomba mural tersebut keindahan kota bisa tercipta, menjadi saluran kreativitas warga Sultra dan yang paling penting indek demokrasi Indonesia bisa semakin membaik, kemudian pemerintah semakin terbuka dengan kritik dan bekerja lebih baik.
“Serta yang paling penting akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan negara wabil khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara,” tutupnya.
Reporter : Krismawan
Editor : Wahyu