KENDARIAKUAL.COM, KENDARI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Ridwansyah Taridala mengatakan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Hal itu sebagai penopang bahwa banyaknya indikator yang harus terpenuhi untuk meraih nilai yang layak.
Menurutnya, Predikat Kota Layak Anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tetapi menjadi tanggung jawab dari seluruh OPD.
“Untuk menunjang sebagai kota layak anak itu, harus melibatkan semua unsur yang terlibat. Kenapa di sini hadir ada Dispora, Disdukcapil, Disnaker dan dinas lainnya? Karana ini harus representatif sebagai sektor penunjangnya,”jelasnya, pada kendariaktual.com, Senin (15/7/2024).
Ridwansyah mengistilahkan, ‘cross cutting’ yaitu penjabaran dari instansi atau OPD mana saja yang berkaitan. Sehingga dinas sebagai ‘leading sector’ terkait mampu dibantu oleh dinas lainnya untuk hasil yang optimal.
“Kita kenal dengan cross cutting ada lintas OPD yang berkaitan. Nanti misalnya tanggung jawab soal daya dukung hak sipil. Makanya hadir Disdukcapil, jangan sampai hak lahir yang tidak tercatat secara administrasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, sama halnya dengan dinas-dinas lain yang berkaitan. Seperti pendidikan anak berkaitan dengan Dinas Pendidikan, sebagai tujuan hak pendidikan khususnya anak untuk mampu melaksanakan sekolah wajib.
“Di Kota Kendari tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Jangankan kewenangan Pemkot Bandung, SD dan SMP, untuk SMA juga dimensi anggaran itu semuanya dipenuhi, seperti bantuan keuangan provinsi,” bebernya.
Lebih lanjut dia memastikan bahwa selain cross cutting setiap OPD, juga dukungan dari pentaheliks. Peran masyarakat, dunia usaha hingga profesi lainnya.
“Hal penting juga pemerintah tidak bisa kerja sendiri ada unsur pentaheliks. Peran pertisiapasi masyarakat, pengusaha dan para profesi lain, bahkan media menjadi bagian untuk mengawal ini,” katanya.
Di tempat yang lain, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari, Haslita mengungkapkan, dalam mewujudkan kota layak anak di daerah memerlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan unsur lainnya.
“Sebagai salah satu upaya untuk mensinergikan serta mengolaborasikan hal itu, maka pada hari ini dilaksanakan rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak,” ungkapnya.
Haslita menambahkan, implementasi kabupaten/kota layak anak yg dievaluasi meliputi unsur kelembagaan dan 5 klaster dengan jumlah total 24 indikator.
Di antaranya kluster kelembagaan, hak sipil dan kekebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya, serta kluster perlindungan khusus anak.
“Tentunya pada penilaian tahun 2024 ini, kita ingin mendapatkan hasil yang jauh lebih baik yang akan kita peroleh dengan koordinasi yang baik dari semua anggota gugus tugas kota layak anak di Kota Kendari,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pada dasarnya banyak prestasi yang diperoleh Kota Kendari dalam mewujudkan kota layak anak, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak. (adv)
