KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Kebijakan Pejabat (pj)Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengadakan mobil dinas (Mobdis) bagi camat dan Pejabat Organisasi Perangkat (OPD) dinilai sebagai Kebijakan yang konyol.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari La Ode M Rajab Djinik mengatakan, pengadaan mobdis ditengah proses perbaikan ekonomi masyarakat kota kendari setelah covid tidak semst8nya Pejabat Pemkot menggunakan mobdis yang menyedot anggaran daerah sangat besar
“Ini sebuah Kebijakan konyol yang tidak melihat kondisi masyarakat kita Kendari yang baru lepas dari masa covid 19. Justru Pejabat Kota Kendari menggunakan fasilitas yang menelan anggaran besar,”jelasnya pada kendariaktual.com, Sabtu (25/8/2023).
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, kenapa saat ini pihaknya mempertanyakan proses pengadaan Mobdis bagi camat dan Kabag dilingkup Pemkot karena selama pembahasan APBD 2023 tidak pernah dibahas pengadaan mobdis tersebut.
Adapun lanjut Rajab, di APBD 2023 hanya dibahas biaya pemeliharaan mobdis milik Pemkot Kendari. Lantas kemudian ada pengadaan Mobis maja timbul pertanyaan anggaran apa yang digunakan oleh Pemkot.
“Maka dari itu kami akan mengadakan Rapat Badan Musyawarah untuk mengagungkan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Kota melalui BPKAD Kota Kendari dan juga denger mobil sebagai pihak ketiga yang mengadakan kendaraan ini,”tuturnya.
Legislator asal Kecamatan Kambu dan Baruga ini mengakui, sedikit kaget ketika berkunjung ke kantor Wali Kota Kendari mobdis rata-rata masih baru. Kalaupun alasannya mobis milik Pemkot sudah tua tentunya bisa dilakukan pengecekan di BPKB dan STNK mobdis tersebut.
Sebab tambahnya Mobdis milik ketua DPRD Kota Kendari yang sudah berusia 5 tahun saja belum diganti. Kondisi ini tentunya membuat pihaknya terbentang.
“Saat ini kita periksa berapa kontrak 1 tahun atau 1 bulan yang dilakukan Pemkot dengan pihak Toyota dan berapa besar anggaran yang disedot untuk pengadaan Mobdis ini,”tukasnya
Maka dari itu tandasnya Pj Wali Kota Kendari terlalu cepat mengeluarkan kebijakan yang dinilai sebagai pemborosan anggaran. Sebab anggaran Mobdis ini masih bisa digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau saya menganggap anggaran Mobdis ini bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat semisal pasar murah dan beberapa kegiatan lainnya,”tandasnya.
Repoeter : Deri Irawan
Editor : Rasman
