KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – DPRD Kota Kendari memberikan sederet rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2022.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kendari Laode Azhar mengatakan, DPRD Kota Kendari menerima LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2022 dengan sejumlah rekomendasi.
“Perlu kiranya melakukan rasionalisasi target penerimaan bagi semua OPD apakah target yang diberikan sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki OPD,” ungkap Azhar.
Politisi Partai Golkar itu, juga meminta Pemerintah Kota Kendari memaksimalkan PAD dari sektor pajak dan retribusi baik dengan cara diversifikasi maupun intensifikasi.
Selain itu, pemberian bantuan rumah yang tidak layak huni perlu ditingkatkan karena bantuan maksimal dari pemkot sangat dibutuhkan. Jika mengacu pada bantuan rumah dari pemerintah yang ada di Sulawesi Tengah.
Dana yang dikucurkan sebesar Rp 50 juta sedangkan di Kota Kendari sendiri bantuan rumah diberikan sebesar Rp 20 juta per unit. Ia juga menambahkan, perlunya peningkatan biaya honorer bagi petugas kebersihan yang berada di lingkungan Kota Kendari, serta penambahan biaya bagi Satpol PP.
La Ode Ashar menyebut perlunya menjaring keberadaan anak jalanan. Jika anak jalanan bukan dari Kota Kendari maka mereka akan dikembalikan. Namun, jika berasal dari Kota Kendari, ia mengharapkan adanya rumah singgah bagi mereka sehingga tak hidup di jalanan.
Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan rekomendasi DPRD tersebut merupakan masukan bagi pemerintah kota Kendari untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di waktu yang akan datang.
“Tidak kurang dalam catatan kami ada lima halaman rekomendasi dari berbagai bidang atau sektor yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Kendari, sekali lagi terima kasih,” ungkapnya.
Menurut Asmawa masih banyak hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar lebih baik lagi. Di antaranya penurunan prevalensi stunting yang saat ini masih berada di angka 19,5 persen, kemudian angka inflasi yang mencapai angka 6,91% atau ada di atas rata-rata nasional, penurunan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan angkatan kerja mengatasi pengangguran.
Selanjutnya, perbaikan infrastruktur dasar perkotaan, perbaikan infrastruktur pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan serta pengembangan sektor kepariwisataan, khususnya pengembangan destinasi baru.
Pengembangan inovasi daerah berbasis UMKM dan industri kreatif berbasis ekonomi kerakyatan.
Dia menambahkan, hal krusial yang menjadi perhatian pemerintah Kota Kendari ialah pemanfaatan bangunan Puskesmas Kandai, Rumah sakit type D dan jalan inner ringroad ZA Sugianto Kali Kadia yang menggunakan dana pinjaman PEN.
Selain itu, usulan sistem pengelolaan sampah akan dilakukan di TPA Puwatu setelah Pemerintah provinsi menyetujui pembentukan UPTD TPA Puuwatu. Sehingga kondisi TPA Puuwatu seperti 10 tahun lalu bisa dikembalikan. (Adv)
