KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – DPRD Kota Kendari mendukung penerapan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah dalam mengatasi krisis belajar atau pembelajaran di sekolah akibat pandemi COVID-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim mengatakan, pihaknya mendukung kurikulum Merdeka diterapkan untuk kejar kekurangan waktu belajar peserta didik.
“Mewabahnya virus corona berdampak pada kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial ekonomi, serta hilangnya pembelajaran ,”jelasnya pada kendariaktual.com, Rabu (3/5/2023).
Kurikulum Merdeka adalah merdeka belajar lanjut Politisi Partai Amanat Nasional ini, konsep tersebut dibuat agar peserta didik dapat mendalami minat dan bakat masing-masing.
Selain itu ungkapnya, Kurikulum Merdeka meringankan beban guru dengan disederhanakan rancangan pelaksanaan pembelajaran, serta dapat menciptakan pembelajaran lebih nyaman, bebas dan berekspresi.
“Kurikulum merdeka ini dapat meningkatkan kompetensi dan kemerdekaan guru. Selain itu kurikulum ini tidak menuntut peserta didik menjadi sama, mendukung inovasi guru untuk mengajar dan penghapusan Ujian Nasional, “ungkapnya.
Dengan menerapkan konsep tersebut tuturnya, para guru dapat lebih santai untuk mengajar peserta didik, merdeka belajar juga merupakan pendidikan yang berpatokan pada bakat dan minat peserta didik.
“Informasi yang kami dapatkan saat ini di Kota Kendari kurikulum merdeka sudah mulai diterapkan untuk tingkat Sekolah Dasar diterapkan pada kelas I dan kelas IV, “tuturnya.
Sementara itu Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari Saemina menukaskan, pihaknya menargetkan seluruh sekolah di kota itu menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di tahun 2024.
“Ditargetkan tahun 2024 seluruh sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka belajar, sehingga dilakukan upaya agar seluruh satuan pendidikan di bawah lingkup Pemkot dapat menindaklanjuti,”ujarnnua.
Ia menandaskan, pihaknya saat ini sementara melakukan pembenahan di setiap satuan pendidikan, serta berupaya untuk mengawal setiap kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum dimaksud.
“Kita mengawal dengan Tim Disdik yang di dalamnya terdapat Kepala Sekolah, Pihak Dinas, Pengawas, termasuk melibatkan UPT pusat yang ada di daerah yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) didampingi Kepala Balai Guru Penggerak (BGP),” katanya.
Ia menyatakan, implementasi kurikulum Merdeka Belajar ada tiga tahapan yakni mandiri belajar dalam hal ini masih menerapkan kurikulum 2013 tapi sebagian prinsip dari kurikulum Merdeka Belajar sudah diterapkan.
Sekolah yang di tahun 2022 telah menerapkan mandiri belajar, tahun 2023 dan 2024 menerapkan Mandiri berubah, yakni sekolah menerapkan prinsip kurikulum Merdeka Belajar. (adv)
