KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Lima bulan sudah Wahab terpaksa bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sejak objek wisata Pulau Bokori, yang terletak di kecamatan Soropia, kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditutup oleh pemerintah, ia kehilangan pendapatan.
Oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Pulau Bokori ditutup sejak Maret 2020, menyusul wabah virus corona atau Covid-19, yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Sultra.
Menurut Wahab, sejak ditutupnya kawasan tersebut. Ia dan rekan-rekannya sesama papalimbang, terpaksa harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Mulai dari bekerja sebagai buruh bangunan, hingga kembali melaut meski ditengah cuaca buruk.
“Bagaimana lagi Bokori sudah ditutup, kalau tidak ada tamu kita tidak dapat uang. Apalagi ini sudah berlangsung sejak Maret,” kata Wahab kepada awak media ini, saat ditemui di desa Bajoe, Rabu (5/8/2020).
Meraup rupiah disektor pariwisata, membuat Wahab dan rekan-rekannya tak dapat berbuat banyak. Harapan agar kawasan itu segera di buka pun sirna, tatkala pemerintah hingga kini tak kunjung memberikan kepastian.
Padahal Pemprov Sultra, telah membuka kembali sejumlah tempat wisata di Sultra, seperti Pantai Toronipa yang ada di daerah itu. Tapi Pulau Bokori, juga tak kunjung dibuka sampai waktu yang belum ditentukan. Warga pun bereaksi dengan sikap pemerintah.
“Pantai Toronipa sudah di buka, minggu kemarin itu pengunjung padat sekali. Tapi Bokori sampai sekarang masih ditutup, kami bingung ada apa sebenarnya dengan Bokori,” tanyanya.
Sama halnya dengan Wahab, Taarupi (54) warga desa Leppe yang juga berprofesi sebagai papalimbang, juga mengeluhkan hal yang sama. Ia bahkan harus bekerja sebagai kuli untuk membuat dapur rumahnya tetap mengepul.
“Untuk sekarang kita menganggur semua pak, sesekali kalau ada panggilan sebagai kuli kita kerja. Biar anak dan istri bisa tetap makan,” katanya.
Taarupi mengaku, sejak Pantai Toronipa di buka, sejumlah wisatawan sempat berkunjung di Pulau Bokori. Akan tetapi, terpaksa harus pulang kembali lantaran mendapat larangan dari pengelola Pulau.
“Kemarin itu ada tamu (Wisatawan), ada sekitar 200 orang lebih. Kita ini sudah senang, panggil teman-teman yang lain untuk mengangkut mereka. Tapi sampai di Pulau malah disuruh pulang, katanya masih ditutup,” ungkapnya.
Kekecewaan pun bertambah, mana kala Pantai Toronipa justru di buka dan dipadati ribuan wisatawan. Sedangkan, sambungnya, Pulau Bokori tempat warga setempat menggantungkan hidup tak kunjung dibuka tanpa alasan yang jelas.
“Pendapatan kami dari sini, kami hidup dari sini. Toronipa sudah di buka, sedangkan di sini belum. Katanya warga di Pantai Toronipa menangis-menangis minta di buka, kalau hanya itu kami juga mau menangis biar Bokori di buka,” ujarnya.
Atas hal itu, puluhan papalimbang mendatangi Pulau Bokori, untuk melakukan demo ke pengelola pulau dalam hal ini petugas dari Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra.
Demo tersebut sebagai bentuk protes atas penutupan Pulau, yang hingga saat ini dilakukan oleh pemerintah. Dengan membawa spanduk bertuliskan “Buka Pulau Bokori” mereka menyuarakan protes dan reaksinya.
Wahab yang memimpin rekan-rekannya berunjuk rasa, meminta kejelasan kepada pengelola tentang kepastian dibukanya kembali kawasan itu.
“Ada apa dengan Bokori pak? Kenapa belum di buka juga. Kalau tidak kami tidak tahu apa yang akan terjadi sama keluarga kami, sudah hampir 5 bulan kami menderita pak,” teriak Wahab mewakili aspirasi rekan-rekannya.
Meski tak mendapat tanggapan dari pihak pengelola, Wahab dan rekan-rekannya tak pantang aral untuk mendesak dibukanya pulau tersebut.
“Pak hidup kami bertanggung di sini pak, kasian anak dan istri kami butuh makan, tolong sampaikan ke pak Gubernur agar Bokori segera di buka,” pintanya.
Menurut Wahab, sebelum adanya pandemi Covid-19 dan penutupan kawasan Pulau Bokori. Perharinya ia bisa meraup rupiah Rp500 ribu hingga Rp1 juta perharinya.
“Itu kalau pengunjung sedang ramai-ramainya, kita bisa dapat uang lumayan banyak. Tapi sekarang semenjak di tutup, jangankan Rp500 ribu, nol rupiah pak sekarang,” keluh Wahab.
Ditengah ketidakpastian nasib para papalimbang, beredar isu Pulau Bokori telah dipihak ketigakan. Oleh Pemprov Sultra, Bokori telah diserahkan ke pihak Asing, untuk dikelola.
Isu itu pun bahkan telah sampai ketelinga masyarakat setempat. Wahab, juga mengakui hal itu.
“Kita juga dapat kabar seperti itu pak, katanya ada investor yang mau masuk. Orang China. Dan Pulau B yang ada dibelakang itu katanya sudah dijual, dan Pulau A ini juga sebentar lagi akan dijual,” kata Wahab.
Dengan serentak, aksi penolakan pun dilakukan oleh para papalimbang yang menggantungkan hidupnya di Bokori. Mereka tak ingin pengelolaan Pulau yang dibenahi pada kepemimpinan Nur Alam dan Saleh Lasata itu jatuh ke tangan asing.
“Kami tidak setuju kalau ada investor yang akan masuk, kalau sampai di kelola sama investor asing. Kami harus bagaimana, karena kami bergantung hidup di sini,” ujarnya.
Wahab mengaku, bila Pulau Bokori benar-benar jatuh ketangan asing, maka ada puluhan bahkan ratusan Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di kecamatan Soropia yang akan terkena dampaknya, utamanya dampak ekonomi.
Ia menyebutkan, ada tujuh desa yang mayoritas warga menggantungkan hidup sebagai penyedia jasa penyeberangan ke Pulau Bokori.
Seperti warga di desa Leppe, Desa Bokori, Desa Bajo Indah, Desa Sorue Jaya, Desa Tapulaga, Desa Mekar, serta Desa Bajoe Samajaya.
Sementara itu, hingga saat ini pihak Pemprov Sultra dalam hal ini Plt Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sultra, I Gede Panca saat coba dikonfirmasi terkait adanya dugaan Pulau Bokori yang akan dipihak ketigakan kepihak asing, belum dapat dihubungi.
Reporter: Hady Suryadi
