KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 sudah mulai dibahas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kendari. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota, Asmawa Tosepu telah memberi penjelasan terkait hal tersebut.
Diungkapkan, Asmawa, seluruh proses tahapan penyusunan APBD 2023 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 84 tahun 2022.
Dia memaparkan, untuk pendapatan daerah pada 2023 diproyeksikan Rp1, 484 triliun. Selanjutnya, belanja daerah ialah Rp1, 495 triliun. Pembiayaan daerah sendiri diproyeksikan Rp74 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp63 miliar.
“Kami berharap setelah Rancangan Peraturan Daearah (Raperda) APBD tahun 2023 ini dibahas bersama yang tentunya melalui persetujuan DPRD Kendari, hingga dievaluasi oleh gubernur. Selanjutnya segera ditetapkan menjadi Perda APBD 2023 tepat waktu,” ungkapnya.
Dia pun menyebut, program pembangunan Kendari di tahun 2023 mendatang ialah Kendari Bergerak. Tentunya hal itu diharap sesuai kebutuhan masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan.
Raperda APBD tahun 2023 yang telah diutarakan Pj Wali Kota tersebut, mendapat tanggapan Tujuh Fraksi DPRD Kendari pada, Senin (31/10/2022).
Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI) diwakili Noviana, mengatakan, apa yang di programkan kedepan bisa menjadikan Kendari sebagai kota yang bersih , gesit, ramah, asri dan kondusif dengan tagline Kendari Bergerak.
“Kedepan pembangunan kota bisa lebih kreatif dan inovasi lagi sehingga bisa menambah pundi-pundi PAD sehingga bisa mencapai target yang telah ditentukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, Simon Mantong, mengomentari pajak retribusi restoran, rumah makan dan sejenisnya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan pendampingan KPK. Dimana, setiap restoran maupun rumah makan tersebut telah dibagikan alat perekam pajak.
“Namun rupanya alat tersebut tidak digunakan, sehingga kami meminta adanya pengawasan dan monitoring terkait hal itu,” jelas dia.
Fraksi Nasdem melalui wakilnya Andi Sitti Rofikah, berharap program-program yang akan dilaksanakan di 2023 ialah program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI-Perjuangan, Andi Sulolipu, menuturkan, sebaiknya Pemerintah Kota Kendari menginvetarisasi potensi sumber-sumber pajak yang ada di Kendari untuk meningkatkan PAD. Mengevaluasi sumber pajak itu bila kurang maksimal dalam meberikan peningkatan PAD.
“Ini penting untuk meningkatkan pembangunan yang ada di daerah kita. Penting juga diperhatikan peningkatan UMKM,” katanya.
Fraksi PAN diwakili Anita Dahlan Moga, menyampaikan, perlu kesepahaman dan komitmen dalam melaksanakan menjalankan program yang telah disusun dengan memperhatikan kefektifan dan efisensi
Raperda APBD 2023 ini pun ditanggapi pula Fraksi Golkar melalui Rajab Djinik, agar tercapainya target program dari pemerintah maka perlunya memaksimalkan tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ditempat yang sama, Fraksi PKS melalui kadernya Rizki Brilian Pagala, meminta agar pemerintah tetap mengedepankan asas transparansi, serta akuntabilitas.
“Kita berharap agar semua pihak bisa bekerjasama dan lebih keras lagi agar target PAD tercapai. Sehingga pihaknya meminta setiap SKPD meningkatkan kinerja di tahun 2023 mendatang,” tutur dia.
Dari keseluruhan fraksi di DPRD Kendari semua menyetujui Raperda APBD tahun 2023 selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.
Reporter : Nurul
