KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Jembatan Teluk Kendari mulai menjalani uji beban statis dan dinamik, Sabtu, (3/10/2020). Pengujian itu dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama dengan Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tim Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang akan melakukan pengujian.
Melalui jembatan ini, kata Gubernur, wilayah bagian selatan Kota Kendari akan terhubung dengan daerah Poasia dan Pulau Bungkutoko, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi kawasan industri, pelabuhan, dan pemukiman baru. Pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan regional di wilayah tersebut.
Dalam waktu dekat, sambungnya, pihaknya akan menghadap ke Presiden Joko Widodo untuk meminta kesediaannya meresmikan Jembatan Teluk Kendari dan sejumlah proyek-proyek lainnya yang ada di Sultra.
“Tentu tidak mudah menghadirkan Bapak Presiden di tengah suasana pandemi seperti ini. Namun, saya bersama Pak Ridwan Bae selaku Wakil Ketua Komisi V akan berusaha meminta waktu beliau, sekaligus memberikan presentase terkait beberapa kegiatan-kegiatan strategis yang diupayakan pemprov bersama DPR,” ucap Ali Mazi.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XXI Kendari Yohanis Tulak Todingrara mengemukakan, kemajuan pembangunan jembatan sudah mencapai 98 persen. Diperkirakan pada awal minggu pertama November mendatang, jembatan itu rampung seratus persen.
“Nanti akan ada pembahasan oleh para ahli dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Kita berharap ada dari pihak perguruan tinggi supaya ada transfer teknololgi. Transfer knowledge,” jelas Yohanis dalam sambutannya.
Perwakilan dari KKJTJ Dradjat Hoedajanto saat memberi testimoni menyampaikan, uji beban statis dan dinamis yang dilakukan terhadap Jembatan Teluk Kendari merupakan prosedural yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar sebuah jembatan mendapatkan sertifikat laik fungsi.
Dradjat mengatakan, sebenarnya ketika sebuah jembatan sudah berdiri, sudah tidak ada masalah. Sebab, beban yang paling berat itu sebenarnya dari struktur bangunan jembatan itu sendiri. Kalau kendaraan yang lewat sebenarnya itu sudah tidak masalah.
Ia mengibaratkan, uji beban terhadap jembatan ini serupa dengan pengurusan surat izin mengemudi (SIM). Kendatipun seseorang sudah bisa mengemudikan kendaraan, namun harus tetap dilakukan pengujian sesuai prosedur yang berlaku.
Lebih jauh, Dradjat mengungkapkan, Jembatan Teluk Kendari merupakan salah satu teknologi jembatan panjang. Teknologi jembatan panjang di Indoensia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1990-an yang dimulai di Barelang, Kepulauan Riau.
“Namun karena situasi politik, teknologi ini baru kembali dikembangkan pada saat sekarang ini. Jadi, secara teknologi kita memang ketinggalan,” jelasnya.
Dia menambahkan, adapun KKJTJ merupakan lembaga yang dibentuk Menteri PUPR yang terdiri dari para ahli dalam praktek atau penelitian pengecekan rencana dan pelaksanaan suatu jembatan panjang. Komisi dibentuk setelah peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang roboh pada tahun 2011 silam.
Sementara itu, Ridwan Bae kembali mengemukakan perihal sejarah pembangunan Jembatan Teluk Kendari yang diinisiasi sejak zaman Gubernur Laode Kaemoeddin, yang diwujudkan di masa Gubernur Nur Alam. Dan kini dituntaskan oleh Gubernur Ali Mazi pada periode keduanya.
“Ini semua harus kita hargai. Dan insyaallah kita akan upayakan bersama dengan Gubernur dan tokoh-tokoh masyarakat menghadap ke Presiden untuk minta waktu beliau meresmikan jembatan ini bersama dengan proyek-proyek lainnya, seperti Kendari New Port,” kata Ridwan.
Ridwan mengungkapkan, jalan nasional yang ada di Kendari New Port itu akan diusulkan pembangunannya sehingga membutuhkan dukungan dari pemprov untuk pembuatan amdal dan studi kelayakannya. Anggarannya diproyeksikan berkisar antara Rp 100-150 miliar.
Selain itu, pembangunan kolam retensi untuk mengendalikan banjir di Kota Kendari yang akan dibangun di Nanga-Nanga. Pada 11 Oktober mendatang, Ridwan bersama dengan anggota Komisi V lainnya akan datang ke Kendari untuk melihat langsung lokasi pembangunan kolam retensi itu. Diperkirakan anggarannya mencapai Rp 370 miliar.
“Kita minta bantuan Gubernur paling tidak untuk penyusunan amdalnya. Tentu dengan persetujuan DPRD. Jika kolam retensi ini selesai, diperkirkan akan mampu mengurangi banjir hingga 80 persen,” tutupnya.
Reporter : Hadi
