KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – DPRD Kendari bersama Dinas Kesehatan melakukan rapat bersama BPJS Kesehatan terkait penanganan kesehatan di Kendari.
Anggota Komisi III DPRD Kendari, Ashar mengatakan pihaknya saat ini menargetkan Kendari raih Universal Health Coverge (UHC) di 2023.
“Melalui rapat tersebut pihaknya mencari solusi bagaimana Kota Kendari bisa mendapat predikat UHC yakni cakupan pelayanan kesehatan secara menyeluruh,” jelas dia, Senin (9/1/2023).
Adapun syarat UHC ialah 95 persen dari jumlah penduduk harus terdaftar menjadi peserta BPJS baik itu dari pusat, mandiri, maupun yang didaftarkan oleh perusahaan. Diketahui, kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Kota Kendari pada Desember 2022 baru 89 persen.
Rupanya, Pemkot Kendari telah melakukan upaya untuk mencapai target UHC dan tahun ini telah menganggarkan RP10,9 miliar untuk kepesertaan BPJS. Dari angka tersebut ternyata masih kurang Rp2 miliar untuk mencapai kepesertaan 95 persen dari jumlah penduduk.
“Namun jika mengikuti peraturan baru bahwa kepesertaan BPJS ialah 98 persen yang rencananya diberlakukan Juli 2023. Aturan baru tersebut juga mengharuskan seluruh kabupaten/kota UHC di 2023, artinya kita masih kurang 18.900an,” tutur Ashar.
Diketahui, kepesertaan BPJS ini terbagi dua yakni ditangani oleh daerah dan pemerintah pusat atau kementerian, yang ditangani oleh pusat yakni yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Info terbaru, Kendari mendapat persetujuan 81 ribu jiwa pendaftar BPJS artinya jika semua itu masuk dalam kepesertaan, maka sudah melampaui target Kota Kendari untuk UHC. Namun, itu masih perlu validasi data sebelum batas yang telah ditentukan kementerian pada Februari 2023.
Reporter : Nurul
Editor : Rasman
